PerihalDaerah – Wacana pemekaran Madura menjadi provinsi kembali mengemuka. Ide ini bukan barang baru, tetapi terus hidup dalam diskusi publik, baik di kalangan elite politik maupun masyarakat akar rumput. Banyak pihak menilai, status provinsi akan membuka peluang percepatan pembangunan. Namun, di sisi lain, kesiapan daerah masih jadi tanda tanya besar.
“Menjadikan Madura sebagai provinsi adalah mimpi besar yang positif. Tapi belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini,” ujar Anis Anwari, Koordinator Rembuk Pemuda Madura.
Sebagai anak muda yang tumbuh merasakan denyut Madura, Anis memahami kuatnya semangat masyarakat untuk mandiri. Selama ini, Madura kerap dipandang terpinggirkan dibanding kawasan lain di Jawa Timur. Tak heran, banyak yang memandang status provinsi sebagai jalan menuju kemandirian politik dan ekonomi.
Namun, katanya, realitas di lapangan masih jauh dari kata siap. Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, hingga transportasi publik belum merata. Kualitas pendidikan dan keterampilan kerja juga masih tertinggal. Dari sisi pemerintahan, pelayanan publik pun dinilai belum optimal dan berintegritas.
“Kalau bicara regulasi, jalannya juga belum terbuka. Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mensyaratkan minimal lima kabupaten atau kota, sedangkan Madura baru memiliki empat,” jelasnya.
Meski demikian, Anis menegaskan gagasan ini tidak boleh padam. Justru harus dijadikan cita-cita bersama sebagai arah perjuangan jangka panjang, bukan sekadar komoditas politik sesaat.
“Yang terpenting sekarang adalah kerja nyata. Empat kabupaten di Madura harus mulai berbenah. Perbaiki infrastruktur, benahi pendidikan, tingkatkan layanan kesehatan, perkuat ekonomi lokal, dan ciptakan pemerintahan yang transparan,” tandasnya.
Anis juga mengingatkan, perubahan tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah. Masyarakat, pemuda, tokoh agama, akademisi, dan pelaku usaha harus saling bahu-membahu membangun ekosistem yang solid.
“Percuma bicara provinsi kalau SDM masih lemah, pemerintahan belum rapi, dan masyarakatnya belum kompak. Kita harus membenahi rumah kita sendiri lebih dulu,” pesannya.
Ia optimistis, jika semua bergerak bersama, Madura bukan hanya layak berstatus provinsi, tetapi juga bisa menjadi contoh daerah yang maju berkat gotong royong, bukan semata keputusan politik.
