PerihalNasional – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia saat ini tengah melakukan proses penelusuran menyeluruh terkait beredarnya sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas berpelat merah. Dalam video tersebut, tampak seorang pria mengemudikan mobil dinas berhenti di pinggir jalan dan terlibat interaksi dengan seorang perempuan yang disebut-sebut sebagai pekerja seks komersial (PSK). Video berdurasi singkat itu langsung menyebar luas dan menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat.
Pihak Kementerian Pertahanan telah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti video tersebut secara profesional dan transparan. Penelusuran mencakup identifikasi terhadap kendaraan yang terekam dalam video, termasuk pelacakan nomor polisi, serta upaya konfirmasi apakah kendaraan tersebut benar-benar tercatat sebagai aset resmi milik Kemhan.
“Kami sedang memeriksa kebenaran informasi yang beredar, termasuk identitas pengemudi serta status kepemilikan kendaraan tersebut. Jika terbukti ada pelanggaran disiplin, kami tidak akan ragu untuk memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar juru bicara Kemhan dalam keterangan singkat kepada awak media.
Pihaknya juga menegaskan bahwa tindakan individu, jika terbukti bersalah, tidak mewakili institusi secara keseluruhan. Kementerian menegaskan pentingnya integritas dan kedisiplinan dalam setiap lini kerja aparatur negara, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terburu-buru menyimpulkan sebelum proses investigasi resmi diselesaikan. Pemerintah menekankan bahwa segala informasi yang belum dikonfirmasi kebenarannya harus disikapi dengan bijak agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran opini di ruang publik.
Video tersebut pertama kali ramai dibicarakan setelah dibagikan oleh salah satu akun pengguna media sosial. Meski telah menuai banyak komentar, namun hingga saat ini belum ada pihak yang dapat memastikan secara detail kronologi kejadian maupun identitas para pihak yang terlibat.
Langkah penelusuran ini diambil untuk menjaga wibawa institusi negara sekaligus memberikan kepastian informasi kepada publik. Dalam waktu dekat, hasil dari pemeriksaan dan investigasi diharapkan dapat diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
