PerihalDaerah — Perayaan pergantian tahun di Kabupaten Sumenep diwarnai sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar). Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Bahauddin Mudhary (Uniba) Madura secara terbuka menantang Kepala Disbudporapar untuk mengambil peran aktif sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan secara hukum.
Sorotan tersebut mencuat di tengah maraknya kegiatan hiburan dan New Year Party di berbagai titik di Sumenep. PMII menilai lemahnya pengawasan terhadap Tempat Hiburan Malam (THM) serta tidak optimalnya pengelolaan sektor pariwisata menjadi ironi di tengah euforia akhir tahun yang seharusnya memberikan dampak positif bagi daerah.
Sebelumnya, PMII Uniba Madura telah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Disbudporapar Sumenep sebagai bentuk protes atas lemahnya pengawasan dan dugaan pembiaran terhadap THM yang tidak mengantongi izin resmi. Namun, hingga saat ini, mahasiswa menilai belum ada langkah konkret yang ditunjukkan oleh OPD terkait.
Mahasiswa menegaskan bahwa Disbudporapar tidak cukup hanya berperan sebagai penyelenggara atau promotor kegiatan pariwisata, melainkan harus bertindak tegas sebagai regulator. Pengawasan, evaluasi, hingga pemeriksaan secara hukum dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas hiburan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya sangat berharap Disbudporapar Kabupaten Sumenep bisa menjawab tantangan kami. Jangan pura-pura buta dan tuli, segera lakukan pemeriksaan, pembinaan, bahkan teguran terhadap THM yang tidak berizin yang beroperasi di Kabupaten Sumenep,” ujar M., Wakil Sekretaris Komisariat PMII Uniba Madura.
Kekecewaan juga disampaikan lantaran tidak adanya kejelasan komitmen dari pimpinan Disbudporapar dalam merespons tuntutan mahasiswa. Situasi tersebut memperkuat desakan agar OPD terkait berani melakukan pembenahan internal dan mengambil langkah nyata, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas hiburan menjelang dan saat malam pergantian tahun.
PMII Uniba Madura menilai momentum Tahun Baru seharusnya menjadi titik refleksi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pariwisata agar lebih tertib, aman, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar seremonial hiburan.
Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan langkah lanjutan apabila tidak ada tindakan konkret dari Disbudporapar. Pergantian tahun, menurut mereka, harus dibarengi dengan perubahan sikap dan keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan demi kemajuan pariwisata Sumenep.
