PerihalNasional – Ancaman Jakarta tenggelam dinilai semakin nyata seiring penurunan muka tanah yang mencapai 2 hingga 28 sentimeter per tahun di sejumlah wilayah ibu kota. Kondisi ini menunjukkan Jakarta sedang menghadapi krisis serius yang berpotensi berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengamat kebijakan publik Ach. Muzamzil menilai persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor geologi alamiah.
Menurutnya, fenomena ini mencerminkan buruknya tata kelola sumber daya air dan pembangunan perkotaan yang tidak berkelanjutan, terutama akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan air masyarakat dan kemampuan negara menyediakan layanan air bersih yang memadai.
Ia menjelaskan, selama puluhan tahun eksploitasi air tanah dilakukan secara masif oleh rumah tangga, sektor komersial, dan industri.
Ketergantungan ini muncul karena cakupan layanan air perpipaan di Jakarta baru menjangkau sekitar 65 persen wilayah, ditambah tingginya tingkat Non-Revenue Water (NRW) yang mencapai 45,7 persen.
Penggunaan air tanah yang berlebihan, lanjutnya, mempercepat penurunan muka tanah, meningkatkan intrusi air laut, serta memperbesar risiko banjir. Akibatnya, persoalan air berkembang menjadi masalah lintas sektor yang berkaitan dengan tata ruang, lingkungan, dan penanggulangan bencana. Terkait kebijakan, Muzamzil menilai upaya pengendalian air tanah oleh Pemerintah Provinsi Jakarta masih belum efektif. Pengecualian penggunaan air tanah untuk kebutuhan dasar rumah tangga dinilai menciptakan celah pengawasan dan menyulitkan pengendalian konsumsi air tanah secara menyeluruh.
Ia menekankan, pembatasan penggunaan air tanah harus dibarengi penyediaan alternatif air bersih yang andal dan terjangkau, agar tidak menimbulkan dampak sosial, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mendorong pemerintah segera menyusun peta jalan strategis yang konsisten, mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih berbasis air permukaan, serta menurunkan NRW melalui perbaikan jaringan dan tata kelola penyedia air. Selain itu, pengendalian air tanah perlu dilakukan secara bertahap dan berkeadilan, melalui skema transisi seperti subsidi sambungan air perpipaan dan tarif yang terjangkau. Integrasi kebijakan lintas sektor juga dinilai penting agar penanganan krisis tidak bersifat parsial.
“Penyelamatan Jakarta membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar pendekatan regulatif,” ujarnya.
