Pengadaan Tablet DPRD Sumenep Diduga Tetap Berjalan Meski Dibatalkan, PMII Uniba Madura Minta Transparansi

2 Min Read
2 Min Read

PerihalPemerintahan – Rencana pengadaan Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G untuk Anggota DPRD Sumenep yang sebelumnya diumumkan batal, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah informasi terbaru justru mengindikasikan bahwa perangkat tersebut telah diterima oleh beberapa Anggota Dewan.

Mengutip laporan Bangsapedia.com, seorang anggota DPRD—yang meminta identitasnya dirahasiakan—mengakui bahwa dirinya menerima unit tablet tersebut.

“Iya, saya menerima,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi, Kamis (4/12/2025).

Pengakuan ini memunculkan kritik keras dari kalangan mahasiswa. M. Wakil, Sekretaris Umum PMII Komisariat UNIBA Madura, menilai bahwa sejak awal proses pengadaan tersebut penuh kejanggalan dan menunjukkan lemahnya proses pengambilan keputusan tata kelola di internal Sekretariat DPRD.

Menurutnya, jika benar distribusi tablet tetap berjalan meski pengadaan diumumkan batal, maka publik patut menduga ada praktik pengaburan informasi.

“Ini bukan sekadar urusan alat elektronik. Ini soal integritas dan kejujuran kebijakan. Sekretariat Dewan harus menjelaskan kepada publik,” tegas Wakil.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data pendukung terkait dugaan distribusi tersebut. Jika tidak ada penjelasan yang transparan, PMII siap mengambil langkah lanjutan.

“Kami siap turun ke kantor DPRD. Kejelasan anggaran publik tidak boleh dibiarkan mengambang,” ujarnya.

Di sisi lain, Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G diketahui sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia. Hal ini membuat publik mempertanyakan proses pengadaan tersebut, mengingat anggaran yang dialokasikan mencapai Rp500 juta. Tanpa kejelasan sumber barang, muncul dugaan bahwa perangkat yang dibeli bukan barang baru.

Hingga berita ini ditayangkan, upaya media untuk menghubungi Sekretaris DPRD Sumenep belum mendapatkan respons. Keterbatasan informasi ini justru menambah spekulasi dan mendorong tuntutan agar DPRD membuka proses pengadaan secara terbuka kepada publik.

Masyarakat kini menunggu apakah DPRD Sumenep akan memberikan klarifikasi resmi atau tetap membiarkan persoalan ini menjadi tanda tanya besar.

Share This Article