PerihalDaerah – Dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, terus menjadi sorotan.
Warga setempat mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut.
Menurut warga, mengusut dugaan penyalahgunaan BSPS di Desa Errabu cukup mudah. Sebab, sudah ada pengakuan langsung dari Kepala Desa (kades) Errabu, Hafidatin, terkait peruntukan BSPS di desanya.
“Ini tinggal penegak hukum mau atau tidak mengusut kasus BSPS ini. Kan sudah ada pengakuan secara langsung dari kades bahwa sebagian BSPS dipakai untuk bangun dapur dan musolla pribadi,” kata warga yang enggan disebutkan namanya pada Selasa (20/5/2025).
Dia menjelaskan, BSPS itu merupakan bantuan bedah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah supaya memiliki hunian layak.
“Sehingga kalau dipakai di luar peruntukan seperti bangun musolla pribadi atau dapur, itu jelas pidana. Itu juga yang jadi temuan Kementerian PKP saat meninjau ke sejumlah desa di 13 kecamatan beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Sebab itu, warga meminta kejaksaan untuk serius mengusut kasus BSPS tanpa tebang pilih.
“Ini kasus sudah jadi perhatian nasional. Jadi jangan sampai kejaksaan justru bermain-main dan tebang pilih,” tegasnya.
Diketahui, Errabu merupakan desa penerima BSPS terbanyak di Kecamatan Bluto pada tahun 2024, yakni 60 unit. Realisasinya pun belakangan ini paling banyak disorot media karena diduga sarat penyimpangan.
Berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di Desa Errabu, mulai dari penerima yang tidak tepat sasaran hingga salah peruntukan.
Program yang semestinya untuk orang miskin supaya memiliki rumah layak huni justru diduga banyak dimanfaatkan oleh orang mampu yang sudah punya rumah mapan.
Salah satu modusnya, memanipulasi bangunan agar mendapat bantuan dengan menempati bangunan tidak layak huni supaya lolos survei.
Bahkan, beberapa penerima disebut sengaja membangun hunian non permanen dari rajangan bambu tembakau dengan beratap terpal.
Mirisnya lagi, program ini diduga banyak dimanfaatkan oleh perangkat desa dan kerabat dekatnya saja.
Akibatnya, bantuan yang seharusnya untuk perbaikan rumah justru dimanfaatkan di luar peruntukan seperti bangun dapur, musolla pribadi, bahkan toko.
Dugaan salah peruntukan ini diamini oleh Kades Errabu, Hafidatin. Dalam pernyataannya ke media, dia mengakui bahwa beberapa bantuan dipakai untuk bangun dapur dan musolla pribadi.
