PerihalDaerah – Forum Mahasiswa Kangayan (FORMAKA) menegaskan komitmennya sebagai jembatan aspirasi masyarakat kepulauan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Fasilitas Krisis, Rakyat Kepulauan Menangis: Pemerintah Kemana?” Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian pelantikan pengurus baru FORMAKA periode 2025–2026, sekaligus menjadi langkah konkret untuk menyuarakan ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan Sumenep.
Mengundang langsung tujuh anggota DPRD Sumenep dari Daerah Pemilihan (Dapil) VIII, FORMAKA berhasil menghadirkan dua legislator yang siap berdialog langsung: Syamsul Bahri dari Komisi IV serta Wahyudi, Wakil Ketua Komisi III. Kehadiran keduanya menjadi titik terang awal dalam membangun sinergi memperjuangkan hak-hak masyarakat kepulauan yang selama ini terpinggirkan.
Berbagai isu krusial mencuat dalam forum ini, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, keterbatasan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga minimnya akses jaringan dan transportasi. Salah satu sorotan paling tajam ialah penarikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp20 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan jalan poros Pabian–Kangayan. Kini, hanya tersisa Rp4 miliar dari APBD, angka yang jelas tidak mencukupi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Tak kalah penting, isu pendidikan mendapat perhatian khusus. FORMAKA menyoroti minimnya fasilitas sekolah dan rendahnya kedisiplinan tenaga pendidik di wilayah kepulauan. Forum ini mendesak agar sistem penempatan guru lebih selektif, adil, dan berpihak pada daerah yang benar-benar membutuhkan.
“FGD ini bukan sekadar diskusi, tapi panggilan untuk aksi. Kami ingin pemerintah hadir secara nyata, bukan hanya dalam bentuk janji,” tegas perwakilan FORMAKA.
Bagi FORMAKA, kepulauan bukan sekadar titik koordinat di peta administratif. Ia adalah ruang hidup, tempat harapan dan cita-cita warga tumbuh. Melalui forum ini, FORMAKA mengajak semua pihak—khususnya para pemangku kebijakan—untuk menjadikan keadilan pembangunan sebagai prioritas, bukan sekadar wacana.
